Selama tiga dekade terakhir, dunia telah menyaksikan kemajuan signifikan dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dalam perencanaan keluarga. Namun, perjalanan menuju keadilan dalam akses kontrasepsi modern masih jauh dari selesai. Studi terbaru yang menganalisis 48 negara dalam inisiatif Family Planning 2030 (FP2030) memberikan gambaran yang menggembirakan sekaligus tantangan yang perlu segera diatasi. Peningkatan Akses dan Penggunaan Kontrasepsi Modern
Antara tahun 1990 hingga 2020, prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) meningkat secara konsisten. Rata-rata, penggunaan kontrasepsi modern meningkat sebesar 2,1% per tahun, dengan laju peningkatan yang lebih besar di antara kelompok perempuan termiskin (3,1%) dibandingkan perempuan terkaya (1,3%).¹ Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan perencanaan keluarga dengan metode kontrasepsi modern (modern demand for family planning satisfied/mDFPS) juga menunjukkan pola serupa meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Data ini menjadi bukti bahwa pendekatan inklusif dalam perencanaan keluarga dapat memberikan dampak yang nyata bagi kelompok yang terpinggirkan.

Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan
Kemajuan ini tidak terjadi secara kebetulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi tradisional di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Tengah adalah tingkat pendidikan ibu dan tempat tinggal.² Dengan demikian, intervensi seperti dukungan alat dan obat kontrasepsi, edukasi masyarakat, dan program kesehatan reproduksi berbasis komunitas telah membantu mengatasi berbagai hambatan sosial ekonomi dalam perencanaan keluarga menggunakan metode kontrasepsi modern. Di banyak negara, dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan kemitraan dengan organisasi internasional memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan kontrasepsi modern.  

Tantangan yang Masih Ada
Meskipun tingkat penggunaan kontrasepsi modern di beberapa negara sudah tinggi, masih terdapat permasalahan bagi kelompok menengah ke bawah. Mereka sering menghadapi hambatan budaya, geografis, dan struktural yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Selain itu, ketimpangan yang tersisa menunjukkan perlunya strategi yang lebih terarah. Metode tersebut meliputi pemetaan wilayah prioritas, edukasi berbasis budaya, dan penguatan infrastruktur kesehatan agar menjangkau wilayah kurang terlayani, mengatasi hambatan budaya dan geografis, serta memastikan kelompok rentan mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kontrasepsi modern.³  

Menuju Masa Depan yang Inklusif
Untuk mencapai tujuan FP2030, penting memastikan semua perempuan, terutama yang miskin dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang adil. Kemajuan selama 30 tahun terakhir memberi harapan bahwa perbedaan sosial ekonomi dalam perencanaan keluarga dapat terus berkurang. Namun, untuk mencapai visi FP2030, dunia perlu bekerja lebih keras untuk menciptakan lingkungan di mana semua perempuan, tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya, memiliki akses penuh ke layanan kontrasepsi modern. Dengan komitmen yang kuat, masa depan yang lebih adil dan inklusif dapat terwujud.  

Sumber:
1. Cardona C, Rusatira JC, Salmeron C, Martinez-Baack M, Rimon JG, Anglewicz P, et al. Progress in reducing socioeconomic inequalities in the use of modern contraceptives in 48 focus countries as part of the FP2030 initiative between 1990 and 2020: a population_based analysis. Lancet Glob Heal. 2025;13:38–49.

2. Wijayanti UT. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Tradisional. J Promosi Kesehat Indones [Internet]. 2021 Jan 5;16(1):14–22. Available from: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpki/article/view/33251

3. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan B. Laporan Kependudukan indonesia 2024. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jakarta; 2024.